Header Ads

Diduga Ada Indikasi Penyuapan, AP2-BJP Minta Bupati Lampura Hati-Hati Bayar DP Proyek Dinas PUPR


INDEPENDENT | Pelaksanaan Lelang Paket Proyek Dinas PUPR Lampung Utara 2018 diduga penuh rekayasa. Temuan ini dibeberkan AP2-BJP berdasarkan investigasi terkini.

AP2-BJP Lampura menenggarai bahwa proyek tersebut syarat dengan dugaan penyuapan tetang tender Paket Proyek beberapa bulan yang lalu, atau sekitar bulan Mei/Juni/Juli yang mempergunakan Sumber Dana APBN/APBD Tahun 2018. Selain itu, proyek tersebut juga masih banyak menyisakan persoalan hukum.

Demikian hal ini disampaikan Ketua AP2-BJP Rusli SM dan beberapa Pendiri dari Aliansi Pemerhati Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP2-BJP) Lampung Utara, kepada awak media, hari ini (3/8/2017).

Menurut Rusli dan Rekanannya, menyatakan bahwa pihaknya meminta Pemerintah Daerah Lampung Utara, khususnya Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara harus pikir-pikir dulu, jika harus mengeluarkan uang muka untuk pemenang paket beberapa bulan yang lalu.

"Kenapa kami katakan demikian, karena persoalan ini masih dalam proses hukum di POLDA Lampung dan Kejati Lampung," jelas rusli.

Hal ini pun dibenarkan oleh M.gunadi selaku Ketua LSM DPD LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara) Lampung Utara.

"Kami sudah memberikan Laporan baik dari Aliansi maupun secara person lembaga kami sendiri ke aparatur penegak hukum di wilayah Lampung," terang Gunadi.

Beberapa bulan yang lalu, kata Gunadi, Kami telah membentuk Aliansi Pemerhati Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP2-BJP) yang dibentuk oleh beberapa LSM /Jurnalis dan Ormas, Tokoh Masyarakat Lampung Utara, dalam hal pembentukan Aliansi ini wujud nyata kami mengawal perubahan nyata pembagunan di Lampung Utara.

Menanggapi temuan ini, Ketua DPW LIPAN Provinsi Lampung, Zaini Efendi S.E.sesuai dengan laporan LSM LIPAN di POLDA Lampung, pasca Kepemimpinan Mantan Plt Bupati sedang dipelajari dan dalam tahapan proses Hukum.

Menurutnya, apabila pemerintah daerah Lampung Utara tetap akan melanjutkan lelang tersebut atau pembayaran uang muka, akan sangat berdampak buruk sekali kepada keuangan  daerah setempat yang ada di Lampung Utara.

"Kenapa saya katakan demikian, pada tahun 2017 pemerintah daerah setempat masih mempunyai tunggakan hutang yang belum terselesaikan sampai saat ini, seperti Pembayaran PHO, Pembayaran Retensi dan lainnya. Sorot pandang analisis kami, Pemerintah setempat harus mendahulukan menyelesaikan persoalan tunggakan ini kepada pihak manapun, baru dapat memikirkan hal lainnya dan memprioritaskan yang wajib," tegas zaini.

Dengan beberapa persoalan yang ada di Lampung Utara, imbuh Zaini, kami LSM LIPAN akan sepenuhnya mendukung Kebijakan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara demi mewujudkan pembangunan perubahan nyata yang diembankan di pundaknya.

"Sementara itu, kami juga minta Tim Auditor BPK/BPKP beserta Kejati dan Polda Lampung agar segera turun ke daerah Lampung Utara Untuk melakukan monitoring dan pengawasan serta mengambil langkah-langkah hukum dengan segera," tegasnya.

Jurnalis : Danank Alkatiri


Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.