Header Ads

Jelang Gelar Perkara, Dahlan Merasa Ditipu Oknum Bandung Pakar


INDEPENDENT | Kasus sengketa lahan antara PT Bandung Pakar dengan warga kembali memanas. Pasalnya, Dahlan Singarimbun menuding merasa ditipu oleh oknum yang selama ini mewakili pihak PT Bandung Pakar terkait berkas kesepakatan (MoU) yang menurutnya belum juga dikembalikan.

"Berkas kesepakatan itu sampai sekarang belum dikembalikan. Dulu, katanya pinjam sebentar. Pinjam untuk di tanda tangani oleh dirut PT Bandung Pakar tapi sàmpai detik ini tidak kunjung kembali. Ya, saya merasa ditipu," kata Dahlan, hari ini (1/7).

Sebelumnya, saat sidang pada Kamis lalu, Dahlan Singarimbun sempat ngotot meminta surat kesepakatan antara dia dengan PT Bandung Pakar berkaitan air dan jalan itu.

Namun Kuasa Hukum Tergugat yang kebetulan hadir di Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, Kamis (28/6/2018) belum bersedia  memberikan berkas tersebut. Akibatnya, keduanya terlihat cekcok diruang sidang. Namun pertengkaran mereka reda sebelum sidang Perkara nomor 107/Pdt.G/2018/PN Blb dimulai.

Sementara dari Polda Jabar diperoleh informasi, masih terkait masalah ini akan dilakukan gelar perkara pada Senin, 2 Juli 2018, jam 9 bertempat di Ruang Gelar Dit Reskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta 478 Bandung.

Gelar perkara ini terkait laporan polisi No. LP/B-149/IV/2018/JBR/RES-BDG tertanggal 7 April 2018 atas nama Pelapor Herlina Kembaren SH, CN.

Menanggapi hal ini, Dahlan menyatakan siap dan akan hadir guna mengikuti prosesi gelar perkara tersebut.

"Kami akan hadir dan tak ada istilah mundur. Maju terus, gempur terus sampai tetes keringat terakhir," ujarnya lantang.

Seperti ketahui, perkara gugat menggugat yang kini berkembang liar bak bola panas ini bermula dengan hadirnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91, tertanggal 14 Desember 1991 yang berisi persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas ± 200 Ha terletak di Ciburial dan Mekarsalayu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Sesuai termaktub dalam SK tersebut, adalah untuk pembangunan Sarana Wisata dengan fasilitas penunjang lapangan golf, Country Club, Resort Hotel & Villa, Conference Hall & Cottage serta Condominnium atas nama PT Bandung Pakar.

Sementara pelaksanaan pembebasan lahan harus selesai dalam waktu 6 (enam) bulan dan jika tidak dilaksanakan akan dibatalkan. Ironisnya, Surat Keputusan tersebut ternyata tidak pernah mati dan berhasil diperpanjang dengan SK Nomor : 593.82/SK.575-PEM-UM/94 pada tanggal 29 Maret 1994.

Oleh karena itu, Dahlan bersama Warga dan Ormas Paska Mesima selaku Penggugat menuding PT Bandung Pakar telah lepas kendali dan menjadikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 181.I/SK.1624/Bapp/1982, tertanggal 5 November 1982 yang menjadi payung hukum pengembangan Kawasan Bandung Utara itu untuk melegalkan perusakan lingkungan.

Berdasarkan penelusuran terhadap ketentuan dalam izin lokasi misalnya tidak boleh melakukan pengupasan lapisan tanah (top soil) dalam diktum ke dua nomor 12 sangat jelas ditentukan demikian agar tetap menjadi ruang terbuka tanah, mempertahankan lahan yang kemiringannya lebih dari 25 %. dan lain-lain.

Namun fakta dilapangan berbicara lain. Saat ini, kata Dahlan dalam gugatannya PT Bandung Pakar menyisakan permasalahan lingkungan, seperti hilangnya jalan kampung dan desa bahkan 15 (lima belas) sumber mata air juga turut sirna.

Pada sidang kamis lalu, Majelis Hakim PN Bale Bandung memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk mediasi, sementara terkait permohonan Kuasa Hukum Penggugat agar mengembalikan air, diputuskan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. (R-007)

Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.