Header Ads

PP KAMMI: Jendral Polisi Jadi Pelaksana Tugas, Ada Apa?


INDEPENDENT | Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak kapolri agar institusi Kepolisian tidak bermain politik dalam pilkada 2018.

Irfan Ahmad sebagai Ketua Umum PP KAMMI meminta agar Kapolri menindak jajaran di bawahnya yang ikut mengintervensi proses politik yang terjadi.

“PP KAMMI mendesak Kapolri untuk menjaga netralitas institusi Kepolisian dan menindak personal-personal polisi yang ikut bermain dalam pilkada serentak 2018," ungkap Irfan di Jakarta, Senin (18/06).

Irfan mengatakan dengan adanya pejabat kepolisian yang menjadi PLT (pelaksana tugas) kepala daerah yang sedang melangsungkan proses pilkada bisa merusak demokrasi.

“Keterlibatan Jenderal Polisi sebagai PLT Gubernur bisa mencederai proses demokrasi karena seharusnya institusi kepolisian membantu pengamanan, namun ini malah terlibat dalam penyelenggara pilkada serentak 2018," tandas Irfan.

Irfan juga memberikan peringatan kepada Kemendagri agar tidak melibatkan institusi kepolisian dalam proses suksesi kepemimpinan daerah di tahun 2018 ini.

“KAMMI meminta Kemendagri agar tidak bermain politik dengan melibatkan institusi kepolisian dalam pilkada nanti. Harusnya ada sekda yang menggantikan sebagai PLT Gubernur, namun ini Jenderal Polisi yang menjadi PLT. Ada apa dengan kemendagri dan juga kepolisian sampai-sampai ngotot ingin menjadi penyelenggara pilkada?," tegas Irfan. (Rls/R-007)


Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.