Header Ads

Pelantikan Pejabat di Lampung Utara Seperti Dagelan


INDEPENDENT | Meski Kementerian Dalam Negeri telah melarang Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, Sri Widodo (SR) untuk kembali melakukan pelantikan para pejabat di lingkungannya, namun Sri Widodo masih tetap melakukannya hari ini, 21 Juni 2018.

Langkah SR ini langsung menimbulkan kebingungan masyarakat Lampung Utara. Terlebih dalam pelantikan ini tidak ada satu pun pejabat BAPERJAKAT yang hadir.

Direktur Kebijakan Publik INAPRO Rasyid Munandar SH, MH  menanggapi geli atas langkah SR melantik beberapa pejabat itu. Pasalnya, selain melanggar larangan Ditjen OTDA karena rekomendasi yang sudah di batalkan Kemendagri, SR juga tidak melibatkan unsur terkait, seperti BAPERJAKAT.

"Jadi saya melihatnya ini pelantikan ecek-ecek. Anggap saja hiburan jelang beberapa jam lagi masa berakhirnya jabatan SR sebagai Plt Bupati," kata Rasyid, hari ini. (21/6).

Yang menyedihkan, lanjut Rasyid, nasib pejabat yang terlanjur di lantik SR itu. Karena pada hari senin, tanggal 25 Juni Bupati Lampung Utara Agung sudah mulai bekerja, belum tentu mereka di terima sebagai pejabat.

"Saya tahu persis Pak Agung itu orang yang taat hukum. Jika terdapat indikasi pelantikan tersebut cacat hukum, maka pejabat tersebut tidak dapat di fungsikan. Artinya apa? Pejabat yang hari ini dilantik hanya kena PHP, kan kasihan mereka? Jadi pejabat hanya beberapa jam saja, udah gitu kelaut," ujarnya.

Oleh karena itu, kedepan Rasyid berharap Bupati Lampung Utara Agung (AIM) bisa meredam polemik dagelan yang ada di Lampung Utara.

"Saya percaya, Pak Agung dapat menunaikan dengan baik," ujarnya.

Ditempat terpisah, Sekda Lampung Utara Samsir menyatakan mendengar adanya pelantikan itu. Dia sendiri tak hadir karena tak ingin melanggar aturan.

‎”Ya, pagi ini, saya ditelepon langsung oleh Sekjen (Sekretaris Jenderal Kemendagri), Direktur Otonomi Daerah Kemendagri dan Pjs (Pejabat Sementara) Gubernur Lampung untuk melarang pelantikan tersebut agar tidak dilaksanakan,” kata Samsir kepada awak media, Kamis (21/6/2018).

Meski telah menerima telpon dari atasannya, menurut Samsir pihaknya sama sekali tidak memiliki kewewenangan untuk membatalkan pelantikan pejabat tersebut. Karena UU menyatakan wewenang itu ada di tangan Plt Bupati Sri Widodo.

Mendapat penjelasan seperti itu, baik Sekjen Kemendagri maupun Pjs Gubernur mencoba menghubungi langsung Sri Widodo. Sayangnya, yang bersangkutan tidak berhasil dihubungi.

“Ketika Pak Sekjen dan pak PJ. Gubernur menelpon Plt. Bupati tapi tidak nyambung,” jelasnya.

Untungnya, tak lama kemudian, Sri Widodo tiba ke kantor Pemkab. Ia pun langsung bergegas menghubungi Pjs Gubernur ‎Lampung melalui ponselnya. Selanjutnya, Sri Widodo bercakap – cakap dengan Pjs Gubernur Lampung melalui ponselnya.

“Saat Plt. Bupati datang ke kantor Pemkab, saya langsung menelpon Pjs Gubernur dan memberikan telepon genggam tersebut kepada Plt. Bupati Widodo,” jelasnya.

Usai mendapat penjelasan dari pihak Kemendagri itu, Samsir telah menginstrusikan pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk tidak hadir dalam prosesi pelantikan tersebut. Sebab, pelantikan ini di luar pengetahuan Baperjakat selaku pihak yang paling berwenang dalam pelantikan pejabat.

“Saya perintahkan kepada staf Baperjakat agar tidak boleh hadir saat Rolling berlangsung. Kami juga tidak dilibatkan dalam Rolling itu,” imbuhnya.

Ketika ditanya wartawan, apakah ada surat persetujuan dari Kemendagri terkait pelantikan pejabat hari ini?

Samsir mengaku tidak mengetahui hal itu.‎ Menurut Samsir, sesuai kesepakatan terakhir dengan pihak Kemendagri dan Pjs Gubernur Lampung pada 31 Mei lalu, seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Mendagri mulai tanggal 20 Maret hingga 28 April dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu, PLT Bupati Sri Widodo mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon III dan IV di lingkup pemerintahan setempat adalah sah secara hukum. Pernyataan itu menepis adanya isue yang beredar bahwa rolling  yang dilakukan Widodo hari ini, Kamis (21/6) tidak sah atau cacat hukum.

”Pelantikan ini sah berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Kalo gak sah gak mungkin saya lakukan pelantikan ini,” tegas Sri Widodo.

Sayangnya, Sri Widodo tak menyebut rekomendasi Menteri Dalam Negeri yang mana? Nomor dan tanggalnya tak disebutkan.

secara terpisah, Pakar Hukum Dr Budiono yang juga Ketua Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Lampung (UNILA) sebelumnya mengatakan bahwa melihat, menimbang, dan mencermati, tentang rotasi jabatan hari ini dan yang sebenarnya, cukup jelas jika menurut Baperjakat tidak Prosedur maka dapat dikata cacat dalam pelaksanaan pelantikan tersebut.

"Secara hukum itu nanti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dapat mengatakan sah atau tidak sah secara hukum ataupun cacat hukum," katanya.

Dr Budiono menambakan pelantikan sebelumnya dan hari ini dapat berdampak pada sanksi administratif dan berujung pada sanksi pidana, "yang jelas saya berharap kepada menteri dalam negeri harus cepat mengambil langkah yang positif, sebab ini akan berdampak kepada daerah lain yang menirukan ulah dari pejabat daerah yang tidak memahami ilmu kepemerintahan dan tidak memahami UU dan peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Jurnalis : Juaini Adami / Ummi Khalsum
Editor : Niki Putune Sinten



Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.