Header Ads

Pakar Hukum Unila Kritisi Dugaan Gratifikasi Lelang Proyek PUPR Lampung Utara


INDEPENDENT | Terkait dugaan suap yang menyeret nama dua pejabat Lampung Utara, dasar bukti rekaman percakapan mantan Plt Kadis PUPR Lampung Utara Pranstori  yang menyebut- nama orang nomor 1 Lampung Utara Sri Widodo terus bergulir.

Dalam percakapan di rekaman berdurasi 11 menit 52 detik diduga kuat kedua pejabat tersebut menerima Gratifikasi (SUAP) Pasca Lelang Proyek PUPR Lampung Utara. (9/5/2018).

Meski demikian, hingga kini belum ada tanda-tanda langkah aparatur penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, hingga kemudian menimbulkan ragam pertanyaaan banyak pihak.

Dr Budiono Praktisi Hukum Unila, mengatakan dengan beredarnya rekaman tersebut, sudah dapat menjadi bukti petunjuk bagi aparatur penegak hukum untuk segera menelisik atau menyelidiki dengan segera mengambil langkah dalam percepatan pencegahan  pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dr Budiono mendorong Kepolisian, Kejaksaan, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, guna  mengambil langkah hukum. Pasalnya, nampak jelas dalam UU RI Nomor 39/1999 Perubahan UU  RI Nomor 20/2001 ; Tentang Gratifikasi, Barang Siapa PNS  atau Pejabat Penyelanggara Negara yang dengan sengaja menerima pemberian atau hadiah dari orang lain yang bertentangan dengan tugas dan jabatannya adalah SUAP," beber Budiono.

"Patut kita apresiasi atas peran serta masyarakat dalam pencegahan pemberantasan korupsi dengan cara, menyampaikan dengan lisan maupun tulisan dengan sendirinya melalui pemberitaan secara tidak langsung telah melaporkan, dirinya berkeyakinan apa yang diinformasikan itu ada kebenaran. Kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum, jangan sampai hilang kendali, dari apa yang disampaikan oleh awak media merupakan wujud peran serta masyarakat yang memang sudah dilindungi dan diatur dalam UU," ujar Budiono.

Menurut Handoko, jika persoalan percakapan Mantan Plt Kadis PUPR Lampung Utara Pranstori yang sudah tersebar di masyarakat itu tidak dengan segera disambut oleh penegak hukum dan dilakukan penindakan kepada yang bersangkutan dengan segera, dapat dipastikan dan disimpulkan akan berdampak buruk kepada kinerja aparatur penegak hukum itu sendiri, dan dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian negara yang besar.

Disinggung pasca kejadian pengeroyokan yang menimpa Plt Kadis BPKAD, Dr Budiono menyesalkan dan menyayangkan peristiwa itu terjadi, apalagi dengan menggunakan cara-cara kekerasan ala premanisme.

Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar penegak hukum melakukan penyelidikan serta penyidikan mengenai kasus pengeroyokan ini, pelakunya dan siapa dalangnya, yang mengibatkan Desyadi menerima kekerasan fisik dan nonfisik segera untuk ditetapkan sebagai tersangka guna memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat khususnya.

"Proses hukum harus di tegakkan, agar jangan mengunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," pungkasnya.

Jurnalis : Juaini Adami


Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.