Header Ads

Orang Tua Siswa Menjerit, Daftar PPDB di Lampura Tembus Rp. 9 Juta


INDEPENDENT | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebelumnya telah menghimbau agar masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan terkait indikasi pungli dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat sekolah dasar hingga menengah yang akan dimulai pada Juni 2018.

Kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan memungut biaya, potensi praktik pungutan liar (pungli) dan ketidakadilan diperkirakan akan mewarnai proses PPDB.

Oleh karena itu, kalangan masyarakat diminta memantau proses PPDB. Kebijakan itu tertuang dalam Permendikbud No 17/2017 dan Pedoman PPDB bagi Madrasah.

Ihwal membengkaknya pungutan PPDB itu kini terjadi di Lampura. Seorang ibu harus pasrah saat mengetahui biaya PPDB anaknya sebesar Rp. 9 Juta.

"Ya Allah, harus kemana lagi saya cari uang sebanyak itu. Kemarin kita sudah jual motor, laku 6 juta, tapi masih saja kurang," tutur Fatimah sedih.

Bahkan, menurut Fatimah, lebaran tahun ini dilalui dengan prihatin. Tak ada anak-anaknya satu pun yang dibelikan baju baru demi menyekolahkan buah hatinya.

"Alhamdulillah, anak-anak cukup mengerti dan semangat meski Lebaran tanpa baju baru dan kue," imbuh Fatimah.

Hasil investigasi awak media di Lampura, diperoleh informasi bahwa biaya PPDB penerimaan di SMU 1 Negeri, SMU 3 Negeri dan SMU 4 Lampung Utara cukup beragam. Hal ini yang membuat orang tua siswa mengeluh karena anak kesayangannya tidak di terima dan harus melalui jalur mandiri yang di pungut  biaya cukup besar.

"Apabila tidak di bayar, maka siswa di anggap mengundurkan diri," jelas Sofian.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini bahwa di SMU 3 di pungut biaya Rp. 9 juta, SMU 4 sebesar Rp. 5 juta dan SMU 1 sebesar Rp. 7.5 juta.

Salah satu wali murid yang berhasil di temui membenarkan hal ini. Dengan sedih  mereka tidak bisa merayakan Lebaran karena harus melelang sejumlah barang guna membiayai putra putri mereka untuk bisa sekolah.

BACA JUGA : DPD LIPAN Temukan Indikasi Dugaan Pungli PPDB 2018 di Lampura

"Ya, terpaksa dibela-belain jual barang yang ada, demi masa depan anak-anak," keluh Sofian.

Terkait membengkaknya jumlah biaya PPDB yang harus ditanggung masyarakat ini, mendapat kecaman dari Ketua LIPAN Gunadi. Pihaknya merencanakan akan melaporkan hal ini ke Menteri Pendidikan.

"Seyogyanya, proses regenerasi bagi calon-calon penerus dan pemimpin di NKRI ini dan Lampung khususnya janganlah dibebani dengan biaya yang selangit. Bagaimana rakyat bisa mengecap pendidikan dan cerdas, jika dari level yang masih rendah saja sudah dibebani biaya yang cukup tinggi," pungkasnya.

Gunadi mengaku tidak akan tinggal diam, karena ini program Presiden RI dengan INDONESIA PINTAR-nya. "Kita tak akan biarkan dunia pendidikan tercoreng oleh oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri," tegas Gunadi.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang, utamanya dari Tim Siber Pungli terkait dugaan  pungli yang diduga menyimpang dari acuan Permendikbud No 17/2017 dan Pedoman PPDB bagi Madrasah.

Jurnalis : Juaini Adami / Danank Alkatiri
Editor : Niki Putune Sinten




Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.