Header Ads

Kemendagri Cabut SK Penunjukan Rezim Sri Widodo, Ini Tanggapan LSM Lampung Utara


INDEPENDENT | Kuasa Hukum DPD LIPAN (Lembaga Pemantau Angggaran Negara) Lampung Utara sangat mengaspirasi langkah kebijakan yang diambil oleh kementerian dalam negeri c/q Ditjen Otonomi Daerah, Pasca hasil rapat koordinasi Penataan Personil Kabupaten Lampung Utara yang mencabut 4 SK penunjukkan rezim Plt Bupati Sri Widodo.

Pasalnya, sejak Pelantikan Eselon III Dan IV Struktural Pemerintah Daerah Lampung Utara (21/3) lalu itu, nyaris lumpuh karena tak berjalannya roda pemerintahan secara sehat.

Karena kebijakan itu dinilai tidak lazim dan akhinya membuat sebagian elemen masyarakat meradang. Tak hanya itu, akibat kebijakan Sri Widodo yang tak mendapat dukungan publik ini, sejumlah institusi tidak bisa bersinergi membangun Lampura  hingga pelayanan publik juga tersendat.

"Maka dari itu, kami sangat puas dengan Penataan Personil Kabupaten Lampung Utara kembali yang diawasi langsung oleh Tim independen dari Kemendagri, tentunya ini untuk masa depan Lampura yang lebih baik," kata Kuasa Hukum DPD LIPAN Lampung Utara ROZALI SH, Jumat (1/4/2018).

Rozali mengatakan selesai dirinya membaca surat putusan rapat yang beredar  saat ini hasil dari rapat koordinasi di kementerian dalam negeri kemarin, yang dihadiri petinggi menteri dalam negeri, petinggi pejabat pemerintah provinsi lampung dan Pejabat Pemkab Lampung Utara, "Iya mencermati, hal ini sudah sepatutnya sedari dulu diambil," ujarnya.

Hal ini menurut Rozali, suatu perkembangan yang perlu diapresiasi guna menciptakan iklim yang sehat di lingkup Pemkab Lampung Utara.

Dengan hasil putusan rapat tersebut, dirinya meminta pemerintah daerah setempat, segera mengumumkan secara terbuka gelar jumpa Pers.

Dia mengatakan ada  point (3) yang sangat penting, dalam isi putusan Plt Bupati Lampung Utara, yakni telah mencabut keseluruhan (SK) peristiwa roling jabatan 21/3, dalam pengertianya apa yang selama ini terjadi dilingkungan keperintahan dari hal tersebut untuk segera dikembalikan seperti sedia kala, diposisinya masing-masing.

"Diposisikan masing-masing seperti halnya juga Jabatan Kadis yang sempat dinonjobkan segera dikembalikan pada haknya, begitu juga yang lainnya,ini demi kepentingan pelayanan masyarakat, ini demi ketertiban masyarakat, ini demi menjaga kondusifitas jelang PILKADA yang tinggal menghitung hari, karena pesta demokrasi sangat penting untuk kemajuan kabupaten Lampung Utara," tutupnya.

Terpisah, Ketua LSM LAKDA (Lembaga Anti Korupsi Daerah) Rusli menanggapi hal yang senada terkait hasil rapat koordinasi kemarin di kementerian dalam negeri.

Bahkan Rusli menghibau agar Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo secepatnya menyelesaikan ini semua dengan elegan. "Jangan sampai timbul persoalan-persoalan baru lagi yang menantang atau mengangkangi UU RI dan Peraturan yang tentunya berlaku di NKRI," ujar Rusli.

Kedepan, Rusli berharap Kabupaten Lampung Utara lebih kondusif aman di semua lini dilingkungan pemerintahan khususnya masyarakat umum bisa menerima dengan baik, agar sama-sama menjaga Kab Lampung Utara yang kita cintai, siapa pun kelak yang menjadi pemimpin nanti, ini suatu pembelajaran buat kita semua. Mari kita wujudkan kebersamaan membangun Lampung Utara," ungkasnya.

Jurnalis : Juaini Adami
Editor : Niki Putune Sinten


Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.