Header Ads

Dua Hari Jelang Masa Berakhirnya Sri Widodo, Lampura Diguncang Isu Rolling Jabatan

net

INDEPENDENT |
Dua hari menjelang masa berakhirnya masa jabatan PLT Bupati Lampung Utara Sri Widodo, warga kota bumi diguncang beredarnya surat Bupati Lampung Utara No. 800/66/38-LU/2018 yang isinya berupa akan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah  Jabatan, Pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Demi keamanan, nama pejabat tidak ditampilkan disini. Namun cukup jelas dicantumkan dalam undangan itu bahwa acara ini akan di gelar Kamis besok, tanggal 21 Juni 2018, Jam 10.00 WIB di ruang Tapis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi awak media ini, terkait rencana pelantikan rolling jabatan di Lampura sepertinya tidak tahu menahu jika besok mau dan akan ada rolling atau pengambilan sumpah jabatan.

"Silahkan (dicek) ke Ditjend OTDA ya, karena tehnis," kata Mendagri singkat, malam ini. (20/6).

Sementara Sekda Lampung Utara Drs Samsir MM yang dihubungi terpisah mengatakan tidak tahu menahu ada rencana rolling jabatan itu. Sebaliknya, dia memastikan bahwa terkait rencana surat undangan yang beredar itu Ketua BAPERJAKAT dan Panitia BAPERJAKAT tidak terlibat sama sekali.

Terkait bahwa rencana pelantikan besok itu ada isu rekomendasi dari Kemendagri Samsir meragukan, pasalnya rekomendasi tanggal 27 April 2018 lalu dan itu sudah tidak berlaku lagi. "Setelah kami rapat terakhir dengan Sekjen Depdagri tanggal 31 Mei yang lalu. Secara tersirat dan tidak disurati semua keputusan rapat yang lalu itu sudah tidak berlaku lagi, titik,"

Oleh karena itu, jika benar besok pagi jam 10 terjadi rolling jabatan, Samsir memastikan bahwa semua itu tidak prosedur.

"Silahkan saja nanti para ahli hukum yang menjabarkannya. Itu legal atau tidak," imbuhnya.

Menurut Samsir, jika Kemendagri saja sudah menyatakan tidak berlaku, yah silahkan saja pakar hukum yang mengetahui artinya, apa itu sah atau tidak sah. Kan ada delik hukum yang berlaku dan harus kita taati bersama.

"Silahkan anda nilai sendiri, jika Ketua BAPERJAKAT dan Panitia BAPERJAKAT saja tidak dilibatkan, apa artinya itu?," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menempuh langkah kebijakan yang diambil oleh kementerian dalam negeri c/q Ditjen Otonomi Daerah, Pasca hasil rapat koordinasi Penataan Personil Kabupaten Lampung Utara yang mencabut 4 SK penunjukkan rezim Plt Bupati Sri Widodo.

Diketahui bahwa sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, telah memperingatkan Pelaksana Tugas (Plt) ataupun Penjabat Kepala Daerah (Pjs) untuk mematuhi Larangan, Penggantian Pejabat saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor : 821/970/SJ. yang dikeluarkan pada Tanggal (12, Februari, 2018).

Dan Pelanggaran tersebut bisa berimplikasi terhadap Pencopotan Jabatan sebagai Plt ataupun Pjs, dimana Salah satu di antaranya, ditujukan oleh Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : R-758/KASN/4/2018. Atas Pelanggaran Merit Sistem, di lingkungan Pemkab Lampura,

Hasil rapat terakhir itu ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, Sri Widodo beberapa Waktu yang lalu, pada saat Plt.Bupati, Sri Widodo melakukan Rolling Jabatan di Tubuh ASN Pemkab Lampura pada tanggal (21, Maret, 2018) yang lalu.

Jurnalis : Juaini Adami
Editor : Niki Putune Sinten

Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.