Header Ads

Ada Apa Antara Presiden Joko Widodo dengan Purnawan Suriadi Direktur Utama PT. Bandung Pakar?


INDEPENDENT | Dahlan Singarimbun yang menjadi salah satu Penasehat Organisasi Persaudaraan Masyarakat Karo Merga Singarimbun ras Anak Beruna (Paska Mesima) DPC Bandung Selatan yang menurut penuturannya dalam surat gugatan perdata melawan hukum nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bb., sebagai penggugat telah cukup atau layak menjadikan PT. Bandung Pakar yang diwakili oleh Direktur Utama Purnawan Suriadi sebagai Tergugat dan Presiden RI sebagai Turut Tergugat.

Persidangan perdana pada tanggal 30 Mei 2018 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Ketua Majelis Suprapti, SH.,MH. dan dengan Anggota Mejelis Hakim yaitu Raden Zaenal Arief, SH.,MH. dan Itong Isnaeni Hidayat, SH,. MH yang telah memanggil Purnawan Suriadi dan Presiden RI untuk datang menghadap sebagaimana jam dan tanggal yang ditentukan pada relaas panggilan ternyata setelah ditunggu sampai dengan jam 13.30 tidak hadir juga tanpa berita maka oleh Ketua Majelis Suprapti SH MH dengan memeriksa identitas Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan menyatakan persidangan akan ditunda selama 1 (satu) bulan ke tanggal 28 Juni 2018 (pada persidangan ditentukan tanggal 27 ternyata tanggal tersebut adalah PILKADA serentak dan libur).

Perkara tersebut sangat penting bagi Dahlan Singarimbun dan dengan tidak adanya berita dari Presiden RI ini memberikan citra yang negatif, katanya.

"Karena siapa lagi yang akan taat hukum sementara Presiden RI saja tidak menghargai Pengadilan dan apa susahnya kalau tidak hadir cukup angkat telepon atau berkirim surat ketidak hadirannya tersebut kalau mau tahu penderitaan rakyat akibat PT. Bandung Pakar dalam hal ini Purnawan Suriadi," imbuhnya.


Dahlan Singarimbun menunjuk Pengacara Tonin Tachta Singarimbun untuk mengajukan gugatannya tersebut agar tidak ada lagi celah bagi Mafia Peradilan untuk bermain-main, kata Dahlan, karena kalau Pengacara yang tidak dikenal bisa-bisa masuk angin dalam perjalanan.

Dengan santai Tonin mengatakan yang juga sebagai Ketua Umum DPP Paska Mesima, kita tunggu saja sampai panggilan ke-2 dan jika tidak datang juga yah itu namanya putusan verstek yang harus diambil oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu waktu yang lama.
"Tapi itu jaranglah memang kalau yang tidak taat hukum begitulah tidak menghadiri pada panggilan pertama karena dalam Hukum Acara  dapat hadir pada panggilan ke dua," tukasnya.

Sebenarnya, lanjut Tonin, diberikan kesempatan oleh Hukum Acara 2 (dua) kali seandainya pada panggilan pertama berhalangan tetapi bukan menjadi hak untuk tidak hadir, dan jika hal ini memang hanya untuk mengulur-ngulur sebagaiknya Hukum Acara tersebut di review ke Mahkamah Konstitusi agar tidak ada lagi main-main dengan panggilan Pengadilan.

Tonin juga sangat menyayangkan di tunda selama 1 (satu) bulan karena panggilan delegasi oleh PN Bale Bandung karena kalau di PN Jakarta Selatan contohnya hanya ditunda 3 minggu untuk delegasi ke luar provinsi dan di Jawa Barat ini saya engga ngerti cara menghitung waktunya jika Panggilan dikirimkan hari berikutnya maka dalam 2 (dua) hari sudah sampai di PN yang menjalankan delegasi karena kami sebagai Penggugatkan sudah bayar untuk biaya pengiriman sekitar 150 atau 250 ribu rupiah untuk delegasi per panggilan itu kan biaya Kilat atau ONS, katanya.

Dalam gugatan ini Dahlan Singarimbun meminta kepada Presiden RI untuk memerintahkan bawahannya mencabut Ijin Lokasi yang telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tahun 1991 seluas 200 hektar dan tahun 1993 seluas 120 Ha karena sangat jelas disebutkan pada ketentuan, “jika tidak melakukan pembebasan tanah maka Ijin akan dicabut” demikian juga untuk pembelian diluar jangka waktu yang ditentukan akan menjadi “tidak sah” yang menurut Advokat Tonin itu telah menjadi hukum, dimana Dahlan Singarimbun yang sekarang ini tanahnya seluas 280 meter persegi yang telah ditutup habis dengan batas sebelah utara, selatan, timur dan barat  yang telah dibeli oleh PT Bandung Pakar dan diterbitkan HGB PT Bandung Pakar oleh Badan Pertanahan yang mana pembelian tersebut diluar waktu yang ditentukan.

Tidak adanya enclave terhaddap kliennya, ujar Tonin, sehingga untuk keluar masuk harus melalui tanah PT. Bandung Pakar yang tidak pernah ada ijin tertulis sehingga kasihan kliennya harus menggunakan tanah orang lain secara melawan hukum yang mana tanah-tanah tersebut telah dipergunakannya sebelum jual beli terjadi.

Anehnya lagi, lanjut Tonin, pada saat jual beli antara PT. Bandung Pakar dengan tetangga langsungnya di seluruh penjuru mata angin tersebut tidak pernah ada terlibat sebagai saksi in casu Dahlan Singarimbun dalam jual beli tersebut yang memiliki kepentingan terhadap batas-batas dan aneh berikutnya tanpa pernah ada pengukuran oleh Kantor Pertanahan/ BPN, maka HGB atas nama PT. Bandung Pakar dapat terbit dan setelah HGB terbit sekian lama baru dilakukan pematokan dan pengukuran oleh BPN yang dikawal oleh Kasat Reserse Umum Polres Kabupaten Bandung pada beberapa waktu yang lalu berdasarkan permintaan Sdr. Purnawan Suriadi perihal permohonan pengamanan dan eksekusi.


"Saya sebagai Pengacara dapat mencium aroma yang tidak lazim dalam surat dengan nomor B/116.a/I/2016 Reskrim dengan klasifikasi Biasa perihal informasi kegiatan pengukuran dan pengembalian batas terhadap tanah sesuai SHGB No. 436/Ds.Mekarsaluyu dan SHGB No. 123/Ds.Mekarsaluyu tertanggal 22 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh AKP Wisnu Perdana Putra SH S.Ik., an. Kepala Kepolisian Resor bandung Kepala Satuan Reskrim selaku Penyidik," tegas Tonin.

Setahu Tonin guna pelaksanaan pengukuran atau apa-pun ceritanya kegiatan BPN ada mekanismenya dan kenapa waktu itu Polisi yang didepan yang dapat kami buktikan dengan surat tersebut.

"Apapun ceritanya bila dikaitkan dengan putusan pidana maka tidak ada ceritanya hakim memerintahkan mengembalikan patok karena untuk masalah tanah itu ranah perdata, kalau mengenai hak bukan ranah pidana dan lagi pula kapa tanah dengan telah diterbitkan HGB 436 dan 123 tersebut secara sah dilakukan pemasangan patok dan pengukuran sebelum ke-2 HGB tersebut terbit? Jangan-jangan ini hanya akal-akalan agar lahan atau tanah mawan Pak Dahlan bisa menjadi lebih luas dengan memasang patok di areal yang telah ditempati jauh sebelum HGB-HGB tersebut terbit," pungkasnya.

Tonin berharap semoga Pak Presiden mau peduli dengan keadaan di kawasan Bandung Utara dapat dikembalikan lagi fungsinya sebagai tempat penampungan air Bandung Raya yang mana telah 3 (tiga) kali Gubernur ganti tidak ada yang peduli termasuk yang sekarang eh malah terlihat Wakil Gubernurnya dalam beberapa waktu itu terlihat tinggal di kawasan yang seharurnya menjadi penampungan air dan bukan tempat tinggal.

"Jadi itulah makanya Pak Presiden di tarik sebagai turut tergugat supaya melihat langsung persoalan dan bukan sekedar laporan yang enak sehingga masyarakat saja yang menjadi dirugikan secara sistimatis dan turun temurun," ujar Tonin pada akhir perbincangan dengan awak media. (R-007)



Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.