Header Ads

Soal Setoran Proyek, LSM di Lampura Desak Penegak Hukum Bertindak


INDEPENDENT | Dugaan adanya suap di institusi Pekerjaan Umum Penata Ruang PUPR (LU) Lampura masih menjadi buah bibir masyarakat. Hal ini menyusul isu jatah kopelan yang dibagikan melibatkan petinggi ndi Lampura.

Plt Kadis PUPR Lampung Utara Pranstori menyebut lelang itu dilaksanakan berdasarkan instruksi Plt Bupati Sri Widodo, mengingat  waktu yang sudah semakin mendesak. Alasan ini pun kemudian dipertanyakan publik.

Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Daerah (LAKDA) Bapak Rusli berpendapat dengan adanya sejumlah kasus yang muncul dipermukaan terkait lelang paket proyek di Dinas PUPR (LU) yang sudah habis dibagi-bagikan, "kasus tahapan lelang ini harus menjadi perhatian serius aparatur penegak hukum Kopolisian dan kejaksaan, meski kerugian negara belum dapat dirincikan dan terjadi," kata Rusli, hari ini (13/5/2018) dikediamannya.

Upaya pencegahan secara dini lebih baik, katanya, daripada penindakkan sudah melakukan, ini bukan rahasia umum lagi persoalan setoran proyek, karena sudah menjadi sistem dan menjamur.

Oleh karena itu, pihaknya ingin merubah sistem yang sudah terorganisir alias rusak tersebut, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat membenahi sedikit demi sedikit agar dapat  terhapuskan. Aparatur penegak hukum  harus dengan segera menyikapi untuk mencegah, bahkan sampai pada tahap menindak lanjuti.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua LSM DPD LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara) Lampung Utara Mintaria Gunadi.

Menurutnya, terkait mengenai lelang paket proyek PUPR Lampung Utara, dampaknya dilihat dari PASCA ROTASI dan menonjobkan dua kepala dinas, beberapa bulan yang lalu -- salah satunya  Kadis PUPR Lampung Utara  Syahbudin.

"Melihat fakta ini jelas ironis, dengan sengaja "membuang" kadis PUPR Nonaktif Syahbudin, agar para oknum di instansi terkait dapat lebih  mempermudah dan lancar melakukan aksi kongkalingkong (persekongkolan)," ujarnya.

Sehingga mereka bisa berbuat beribu cara untuk segera lelang paket proyek PUPR 2018, imbuhnya. Meskipun harus menabrak beberapa UU dan peraturan pemerintah beserta tidak mengindahkan surat edaran Plt BPKAD Bapak Desyadi yang pada notabenya telah diberikan surat edaran tembusan ke Plt Bupati Lampung Utara.

Sebelumnya Desyadi menghimbau kepada seluruh SKPD agar dapat menunda lelang paket proyek yang mengunakan dari sumber dana DAU  Dll, oleh karena belum adanya kesedian dana di kas daerah  belum dialokasikan dari pusat, begitu juga dana DAK boleh dilelang asalkan dananya sudah ready dan sudah tersedia DIKAS daerah. Isi dari surat edaran tanggal 13 april 2018 Nomor: 900/371/35-LU/IV/2018, kata Gunadi.

"Munculnya terkait setoran proyek, yang menjadi budaya khusus dalam lingkaran setan ini, bukan hanya terjadi di (PUPR) Satker lain pun tidak luput dari mafia proyek. Seharusnya penegakan hukum semakin peka dan mengambil sikap dengan adanya SETORAN paket proyek yang akan berimbas pada tata cara pelaksanaan pekerjaan yang akan tidak  mempunyai BOBOT dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang akhirnya  menimbulkan kerugian negara, dan perekonomian negara, keuangan negara, yang berdampak kepada kemiskinan rakyat semakin meningkat serta mengakibatkaan defisit seluruh anggaran negara dan daerah," ujar Gunadi.

Dirinya berkeyakinan ini sebuah  kongkalingkong antara rekanan dan oknum dinas dalam konteks persekongkolan guna mendapatkan proyek, jelas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan, yang bobotnya nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang berlaku, papar Gunadi.

“Banyaknya kasus yang terjadi mengenai uang setoran proyek, tapi yang dilihat sedikit sekali yang mampu mengungkap ini semua dan menuntaskanya di meja hijau. Tentunya hal ini akan menimbulkan fitnah terhadap penyidik aparatur penegak hukum, kepolisian dan  kejaksaan, yang diduga telah mendapat intervensi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan publik jika muncul krisis kepercayaan terhadap aparat hukum,” tandasnya.

Terkait hal ini, sekretaris LSM  PROPEKNAS (Porum Perduli Kejujuran Rakyat Nasional) Zainal Abidin menilai, sepanjang tidak ada ketegasan dari pemimpin daerah dan penegakan hukum, maka budaya oknum mafia proyek, tidak menutup kemungkinan akan menjadi budaya massal di lampung utara ini," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Zainal, harus dengan segera mungkin, jika bupati dipinitif Hj Agung Mangku Negara setelah aktif dari masa cutinya mengklaim lelang paket yang digelar beberapa waktu yang lalu lebih kurang akan menghabiskan dana Rp 140-M, jumlah paket lebih dan kurang 198 paket.

"Jika Bupati Lampung Utara setelah aktif, berani mengambil langkah ini, mengadakan evaluasi dan memberikan sanksi, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat kepadanya,” ucap zainal abidin.

Diketahui, "dugaan kejar setoran lelang proyek di Dinas PUPR Lampung Utara, terlihat jelas ini akan  terus menuai perhatian publik, seperti akan muncul kasus baru,  ke permukaan publik, ini merupakan sinyalemen penegak hukum, untuk mengungkap siapa dalangnya dalam proses dugaan kejar setoran  lelang proyek PUPR lampung utara, sebagai acuannya surat edaran yang dikatakan rekan saya tadi gunadi.Yang belum tersedia anggaranya di kas daerah," pungkasnya.

Terpisah beberapa kontraktor lampung utara sempat dikonfirmasi, dan enggan disebutkan namanya mengatakan tentang setoran proyek, beberapa kontraktor mengatakan,"persoalan setor proyek itu kan masalah klasik yang memang sudah tidak aneh lagi, coba tanya rekanan ada tidak yang mendapatkan proyek itu gratis, saya yakin rekanan pasti akan menjawab tidak..?

"Kami sangat setuju jika ada LSM atau Wartawan yang mampu memperbaiki sistem yang sudah rusak di negara khususnya dilampung utara, karena kalian itu adalah pengontrol kebijakan pemerintah yang keliru, sah-sah saja kalian menyampaikan," ujar sumber tadi.

Jurnalis : Juaini Adami

Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.