Header Ads

Pembayaran Dana PHO 2017 Lampura Tak Jelas, APLU akan Gelar Aksi Akbar Hari Kamis


INDEPENDENT |
Tidak adanya Kejelasan terkait Pembayaran Provisional Hand Over (PHO) Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab-Lampura), Gabungan Rekanan Kontraktor yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Lampung Utara (APLU) akan menggelar Aksi Besar-besaran dengan menurunkan Massa sebanyak Seribu orang ke Kantor Pemerintah Daerah setempat yang di rencanakan Pada hari Kamis (24/5/2018).

APLU yang di Motori oleh Imam Suhada, dan rekan-rekan lainnya mengatakan bahwa, "Kami akan menggelar Aksi hari Kamis nanti, terkait tertundanya Pembayaran Dana PHO 2017 yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dari Pemkab Lampura, serta meminta Plt.Bupati, Sri Widodo menunda Lelang Paket proyek di Dinas PUPR saat ini," katanya, hari ini. (22/5)

Aksi ini, lanjut Imam, adalah bentuk dari Kekecewaan kami Kepada Plt.Bupati Sri Widodo, karena batas kesabaran kami bersama Rekan-rekan yang lain telah habis menunggu Janji yang pernah disampaikan oleh Plt.Bupati Sri Widodo beberapa waktu yang lalu.

Menurut Keterangan yang di sampaikan oleh Plt.Bupati, Sri Widodo kemarin pada salah satu Media yang mengatakan bahwa Dana PHO 2017 belum bisa di bayarkan, dengan alasan tidak adanya Dana Anggaran yang masuk ke Kas Daerah, hal itu akan menjadi Bomerang untuk dirinya sebagai Pimpinan tertinggi di Kabupaten Lampura.

Dan Ini tidak sesuai dengan Kesepakatan yang pernah disampaikan oleh beliau dan beberapa Petinggi lainnya, saat pertemuan diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu, dimana beliau (Plt.Bupati-red) yang meminta Satker yang bersangkutan dalam hal ini untuk dapat segera menyelesaikan Hak-hak Rekanan Kontraktor.

"Kalau memang beliau (Plt-red) mengatakan tidak adanya Sumber Dana yang masuk ke Kas Daerah, dan belum adanya ketersediaan Dana, lalu mengapa menginstruksikan Kadis PUPR untuk segera melaksanakan Lelang Paket Proyek," jelas Imam, balik bertanya.

Sementara tunggakan Dana PHO Rekanan 2017 sampai saat ini belum ada kejelasan, namun Proses lelang sudah dilaksanakan Pada Tanggal 9 Mei kemarin, bahkan dari sekian Ratus Paket Proyek yang di total anggarannya mencapai kurang lebih Rp.140 Millyar.

"Hal ini yang dikhawatirkan akan membuat permasalahan baru di Lampura, serta dapat memperburuk situasi yang saat ini memang sedang tidak menentu dengan berbagai macam Isu Politik," jelasnya.

Ditempat yang sama, Indra Hamzah yang juga salah satu Anggota APLU  mengatakan bahwa, dibawah Kepemimpinan Plt, Bupati Sri Widodo saat ini, banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat Kab.Lampura.

Dia menilai dibawah kepemimpan Sri Widodo, Lampura semakin kacau dengan banyaknya aksi dan problema yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

"Ini bentuk dari ketidak-percayaan masyarakat pada seorang Pemimpin yang tidak bisa mengayomi, dan dinilai haus akan jabatan, tetapi tidak punya Skill dalam Pemerintahan," ujar Indra.

Dan Saya khawatir, imbuhnya, akan lebih banyak lagi aksi-aksi lain yang akan menuntut hak mereka ke Pemkab.Lampura, bila Plt.Bupati tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.

"Bahkan Motto Kabupaten Lampura saat ini adalah "Tiada Hari Tanpa Aksi", Sindir Indra Hamzah.

Jurnalis : Juaini Adami

Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.