Header Ads

Pakar Hukum DPD LIPAN: Desyadi Dicopot, Diduga Karena Tak Mau Diajak Kongkalikong


INDEPENDENT | Jelang Pesta Demokrasi PILKADA serentak pada 27/6/2018 mendatang, suhu politik di Lampura makin panas. Masalah internal pemerintah daerah setempat dan kegalauan di masyarakat seperti ikut mewarnai situasi terkini di Lampura.

Kuasa Hukum DPD LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Angggaran Negara) Lampung Utara, ROZALI SH hari ini angkat bicara (29/5).

Rozali mengatakan kepada media dirinya sangat menyayangkan langkah-langkah kebijakan yang di ambil oleh Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo yang tidak didasari hukum yang jelas.

Menurutnya, dengan tidak adanya aturan hukum, seperti Roling Jabatan (21/3), nonjobnya dua Kepala Dinas Difinitif, diantaranya PUPR Dan DPMD adalah contoh yang bisa dilihat secara kasat mata.

Dari pengamatannya, kata Rozali, secara hukum ini jelas-jelas melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan UU RI dan Peraturan Pemerintah RI.

Ditambahnya Lagi, pasca pencopotan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DBPKAD)  Desyadi, yang saya lihat dari Isi surat pencopotanya tidak ada penunjukan dasar dari pada kesalahan PATAL seperti yang termuat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

"Kesanya surat tersebut ada Kepentingan diri sendiri dan memaksakan kehendak, ketidak taatan kepada pimpinan yang beredar konon katanya Desyadi dipecat oleh karena tidak ingin menandatangani Pencairan Dana Konsultan PUPR Lampung Utara sebesar 5-Miliar. Jika ini benar, tentunya Desyadi yang saat ini menjadi korban, mempunyai alasan tertentu, Nah patut kita duga ini sangatlah belum tepat langkah yang diambil Sri Widodo," ujar Rozali.

Menurut Rozali pencopotan Desyadi dari DPB KAD seyogyanya tak perlu terjadi. Sebab, semua itu harus ada tahapan proses dalam kebijakan yang harus diambil, bukan senaknya, merombak dan menonjobkan perangkat daerah. Ini sebuah kesengajaan, kalau saya melihat, ini bukan kelalaian lagi.

Oleh karena itu, lanjut Rozali, masalah ini wajar jika kemudian menimbulkan gejolak, karena sudah dapat dikatakan masuk dalam ranah hukum.

"Dapat kita duga bapak Desyadi mengetahui semua anggaran keuangan yang ada, dan mungkin dia tidak mau KONGKOLIKONG maka dirinya dibuang cepat atau diberhentikan, karena dianggap oleh pimpinanya membahayakan semua misi, yang intinya untuk kepentingan pribadi, Namun hal ini tentunya sudah menjadi tugas ranahnya  penegak hukum," tegas Rozali.

Lanjut Rozali, dirinya juga meminta Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo, harus segera mencopot Plt  Bupati Lampung Utara. Menurut pengamatanya cukup jelas sudah pelanggaran Sri Widodo.

"Semenjak Iya menjabat, kinerja pemerintah selaku pelayanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya," tutupnya.

Jurnalis : Juaini Adami


Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.