Header Ads

LSM Desak Aparat Periksa Kadis PMPD Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Lamtim


INDEPENDENT | Pelatihan Jurnalis Kepala Desa yang diduga dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Lampung telah  digelar di salah satu hotel di Kota Bandarlampung beberapa waktu lalu membuat Plt.Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari kian meradang. Pasalnya, laporan yang masuk baik via telpon dan surat membuat orang nomor satu di Lampung Timur ini terpaksa mengambil langkah ekstrim.

Langkah ekstrim yang diambil Plt.Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari yaitu dengan meminta kepada LSM dan warga membuat laporan resmi terkait pelatihan jurnalistik yang diduga menggunakan dana desa tersebut.

Menurutnya, dengan dasar adanya surat laporan yang ditujukan kepada pihaknya maka hal tersebut akan segera di tindak lanjuti.

"Kalau surat laporannya ada, maka saya selaku Plt.Bupati dapat dengan tegas minta Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan secara internal terhadap Kadis DPMD. Bagusnya memang ada surat laporan resmi yang disampaikan dan hal itu merupakan salah satu bukti kontrol yang dilakukan oleh teman-teman wartawan atau LSM yang ada di Lampung Timur ini," jelasnya.

Lanjutnya, Karena setiap kegiatan yang dilakukan pemerintahan kabupaten Lamtim ini wajib kita lakukan kontrol, dan jikalau dalam pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan dengan semaunya atau tidak sesuai aturan, maka kita berhak untuk menegur atau mengkritik, dan bila penting dibuat laporannya secara resmi dan jelas.

"Pemerintahan ini ada Apip (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) untuk melakukan pemeriksaan setiap ada dugaan permasalahan yang terjadi dilingkungan pemerintahan kabupaten Lamtim. Setelah Apip sudah melakukan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Bupati. baru kemudian, kami akan mengambil suatu keputusan terkait yang bersangkutan," ujarnya, hari ini.

Ia menghimbau kepada dinas atau instansi pemerintah  yang ada di Lamtim agar setiap melakukan kegiatan, jangan melakukan dengan semau-maunya. Apa lagi kegiatan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan anggaran atau alokasi dana desa.

Masih di katakannya, dalam kegiatan pelatihan jurnalis kepala desa tersebut tidak ada kordinasi dengan dirinya selaku Plt.Bupati. Bayangkan, ada kegiatan seperti itu, tetapi tidak ada pemberitahuan dan kordinasi dan tentu hal itu tidak baik, maka dalam hal ini dirinya meminta kepada seluruh OPD yang ada untuk selalu dapat melakukan koordinasi.

"Untuk kedepan saya meminta setiap OPD melakukan kordinasi terlebih dahulu setiap melakukan kegiatan, karena yang jelas kegiatan yang di selenggarakan oleh DPMPD tidak ada kordinasinya dengan saya selaku Plt Bupati Lamtim,"tegasnya.

Terpisah  seorang kepala desa yang mengikuti pelatihan tersebut dan  enggan jati dirinya dituliskan saat berbincang   dengan  awak media ini menyampaikan bahwa setiap kepala desa peserta pelatihan tersebut dikenakan biaya Rp. 2,5 Juta rupiah dan sebagai bawahan kami ikut apa kata pimpinan,

"sebagai bawahan  apa kata pimpinan kami selalu  siap melaksanakan," ujarnya. (19/52018).

Geger di Lamtim ini bermula dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Lampung Timur menyoroti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat mendapati dugaan ada program terkait penggunaan dana desa yang tidak logis.

Sebelumnya, Ketua LSM TEGAR melalui Ashari Nizar mengatakan, pihaknya dapat informasi pelatihan untuk para kepala desa yang dilakukan oleh DPMPD Lamtim dianggap membebankan biaya pelatihan untuk 264 desa yang ada di kabupaten Lampung Timur itu dicurigai mengunakan dana desa. 

Sementara Direktur Layanan Publik INAPRO Thoriq Aziz mendesak agar aparat inspektorat bergerak cepat terkait dugaan penyimpangan penggunaan alokasi dana desa di Lamtim itu.

"Indikasi dugaan penyimpangan dana desa di Lamtim itu harus diusut. Dalam juklak ADD itu sepertinya lebih memprioritaskan pembangunan insfraktruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pak Presiden Jokowi sendiri sudah wanti-wanti agar penggunaan dana desa agar tepat sasaran," katanya.

Terkait hal ini, kata Thoriq, sudah ada MoU antara Polri dan Pemerintah yang menjadi pedoman dan langkah penindakan, jika sudah menyangkut penyimpangan dalam penggunaan alokasi dana desa.

Jurnalis : Niki Putune Sinten









Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.