Header Ads

Layanan Publik di Lampura Makin Kusut? Ini Jabawan Telak Plt Bupati Lampung Utara


INDEPENDENT | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dapat dikatakan sukses dalam menggelar Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Periode 2019-2024 yang berlangsung di Aula Hotel Graha Wisata, Kecamatan Abung Selatan Kab. setempat pada Minggu Malam (30/4).

Dengan menghadirkan Ketiga Pasangan Calon (Paslon) yang mengikuti Debat tersebut, dan juga dihadiri oleh Perwakilan Forkopimda, Tokoh Pemuda, Perwakilan Tim Koalisi Partai Pengusung serta pendukung masing-masing Paslon, KPU Lampura dinilai sukses.

Namun dari Pantauan diLokasi tadi malam, dimana acara yang berlangsung Sekitar Pukul 19.35 Wib s/d berakhirnya Acara Pukul 22.40 Wib, tak tampak oleh kami kehadiran  Plt. Bupati, Sri Widodo, Sekda Samsir  maupun Ass.I,II,III dalam kegiatan acara Debat tersebut.

Saat hal ini dikonfirmasikan dengan Ketua KPU Kabupaten Lampura, Marthon. SE melalui telepon Selulernya mengatakan, bahwa kami dari pihak KPU telah memberikan Undangan untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Plt, Bupati, Sekda, maupun Ass.I,II dan III.

"Namun terkait kehadiran dari Plt maupun Sekda saya kurang mengetahuinya, tetapi kalau undangan memang telah kami kirimkan," ungkap Marthon.

Harapan kami, lanjutnya, memang semestinya Perwakilan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Plt, Bupati, Sekda maupun Ass.I,II,III dapat hadir dalam acara ini guna menunjukkan kepada masyarakat dan Publik bahwa Pemerintah Daerah turut mendukung mensukseskan berlangsungnya Kegiatan ini, tetapi kita tidak bisa memaksakannya , atau mungkin beliau ada acara lain atau memang tidak ada di tempat (Kabupaten Lampura-red).

Sementara itu, menanggapi kekecewaan pihak penyelenggara tersebut Plt Bupati Seri Widodo melalui keterangannya kepada awak media ini memberikan klarifikasi.

"Semua kegiatan di Lampura ada dukungan pemerintah kabupaten Lampung Utara. Demikian juga pendanaan. Pemda mengalokasikan dana mendukung kegiatan Pilkada sebagaimana diatur dalam anggaran," katanya dalam pesan WhatsApp messages, hari ini (1/5).

Menurutnya, Pemerintah Daerah tidak hanya terdiri dari Plt Bupati, Sekda, tapi apatur dalam SKPD Pemda Lampung Utara itu juga aparatur  pemerintah lampung utara.

"Ada pendelegasian tugas jika  pimpinan berhalangan. Walaupun demikian kemajuan tehnologi memudahkan kita berinteraksi dan monitoring yang juga tidak kalah semangatnya untuk berpartisipasi," ujarnya.

Sedangkan terkait tudingan miring menyangkut berita layanan publik yang makin kusut, Plt Bupati membantahnya. Dia menyebutkan bahwa Indikator penentuan Pemda sepi dan lumpuh harus di dukung data yang akurat bukan hanya persepsi kelompok atau bahkan yang lebih membahayakan lagi persepsi perseorangan.

"Sebab jika di generalis akan mengasumsikan persepsi yang bias dan bahkan bisa menyesatkan. Justifikasi tanpa data akurat hanya pendapat pribadi. Dan harus fair di sampaikan kalau ini pendapat pribadi....terimakasih," pungkasnya.

Jurnalis : Juaini Adami

Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.