Header Ads

Lagi, Soal Sri Widodo Gunakan Pinjaman Dana Operasional RSUD Ryacudu Bergaung di Polres Lampura


INDEPENDENT | Mewakili Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Imam Suhada Politis yang juga Aktivis bersama rekannya Rusdi Gedung, menyambangi Satreskrimsus Mapolres setempat guna mempertanyakan Tindak Lanjut dan Proses terkait Laporan Dir. RSUD Ryacudu, dr. Syah Indra Husada terhadap Wabup, Sri Widodo terkait Pinjaman Dana Operasional RSUD Ryacudu sebesar Rp.500 Juta, beberapa Bulan yang lalu.

Dalam Laporan dengan nomor : LP/B/108/I/2018/Polda Lampung/Res Lamut, beberapa bulan yang lalu, dimana Dir.RSUD merasa telah di Tipu dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati di atas Materai, pada tanggal 18 Mei 2017 yang di saksikan juga oleh Kabag.Hukum Hendri, pada waktu itu, bahkan upaya Penagihan telah maximal dilakukan, namun tidak juga membuahkan hasil dari Wabup, Sri Widodo.

Yang mana perkara tersebut sampai saat ini tidak ada kejelasan dan tindak lanjut dari Pihak Polres Lampura, terhadap Laporan Dir.RSUD tersebut.

Dikatakan oleh Imam Suhada, "Kedatangan saya ke sini (Mapolres-red) dalam hal, ingin mempertanyakan kepada Pihak Satreskrimsus Polres Lampura, terkait Proses dan tindak lanjut dari Laporan Dir.RSUD tersebut," Ujarnya.

Diketahui bahwa Dana yang di Pinjam oleh Wabup, Sri Widodo tersebut adalah Dana Operasional RSUD Ryacudu dan sudah pasti Dana itu adalah Uang Negara, dalam hal ini Sri Widodo telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wabup dan Pejabat Pemerintah Daerah, dalam mengunakan Anggaran Operasional RSUD tersebut untuk kepentingan Pribadi, dan jelas Wabup. Sri Widodo bisa di kategorikan dalam Kasus Korupsi.

"Yang ingin kami tanyakan disini adalah, Dana yang di Pinjam tersebut adalah Uang Negara, apa pun alasannya Beliau (Wabup-red) telah melanggar Aturan dan Kewenanganya sebagai Pejabat Pemerintah Daerah," tegas Imam.

Dimana sejak Dir.RSUD, Syah Indra Husada Melaporkan hal ini pada tanggal (7/2/2018) yang lalu, sampai saat ini Pihak Polres Lampura, tidak menindaklanjuti Laporan tersebut, yang mana kami ketahui satu hari dari Laporan tersebut Wabup, telah sepakat dengan Dir.RSUD untuk membayar Pinjaman tersebut dan Dir.RSUD telah mencabut Laporannya.

"Jadi dalam hal ini, walaupun Dir.RSUD dan Wabup telah ada kesepakatan Damai yang di Mediasi oleh Pihak Polres Lampura, tetapi Hukum harus tetap berjalan dan memproses Terlapor (Wabup-red) karena Dana yang di Pakai oleh Wabup tersebut adalah Uang Negara, dan jelas dalam hal ini ada UU yang telah dilanggar oleh Wabup," jelas Imam Husada.

Kalau pun hal ini telah di anggap selesai, seharusnya Pihak Polres Lampura, mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyelidikan Perkara (SP3) atas perkara ini, namun nyatanya sampai saat ini Perkara tersebut Dingin-dingin saja.

Jurnalis : Juaini Adami

Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.