Header Ads

Lagi, Lampura Diguncang Demo Minta Mendagri Copot Sri Widodo


INDEPENDENT | Lagi, hari ini Lampung Utara digoncang oleh aksi demo. Ratusan massa AMALU (Aliansi Masyarakat Lampung  Utara) menentang langkah-langkah kebijakan yang dijalankan Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo.

Mereka menggelar Aksi di depan Pemda Lampura dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara (30/5/2018).

Sejak pagi tadi, suara gemuruh peserta aksi meramaikan jalan protokol Ibukota Lampura. Aksi ini dipandu  J Adhami dengan agenda aksi copot Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo.

Menurut peserta aksi mereka melawan Kebijakan Sri Widodo, malah beberapa spanduk dan poster yang dibentangkan oleh peserta aksi cukup keras. Misalnya, ada "Ganyang Sri Widodo,"  dan suara gemuruh lantang peserta aksi.

Korlap aksi H Iman Suhada menyampaikan tengtang tuntutan, kepada pemerintah daerah diantaranya: meminta pembayaran PHO Rekanan 2017. Meminta Pembatalan Lelang Paket PUPR Lampung Utara, yang di gelar beberapa waktu yang lalu.

"Selain itu, kami minta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Komolo untuk segera mencopot Plt Bupati Lampung Utara," ucap orator, dalam orasinya.

Tak hanya sampai disini, AMALU juga menyampaikan tuntutan berkas laporan tentang beberapa dugaan penyalahgunaan jabatan Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo ke  Kejaksaan Negeri Kota Bumi dan meminta kejaksaan Negeri melakukan penyelidikan terkait keuangan daerah yang diduga dalam kurun waktu 3 bulan ini semenjak Sri Widodo menjabat kondisi keuangan Lampura makin tidak jelas,"jelasnya.

Dalam berkas tuntutan tersebut, dituliskan dugaan Plt Bupati telah melakukan pembohongan publik karena SK Bupati Lampung Utara Sri Widodo no 821.23'/40/38=lu /2018 tgl 28 mey 2018 tentang pencabutan sk bupati lu no 821.23/07/38-lu /2018 tentang pemberhentian dan pengakatan PNS dari dalam struktural jabatan eselon 4a dan 4b di likungan pemkab lu sk no 821.22/39/38 dan lu / 2018 tangal 28mei 2018 tentang pencabutan SK Bupati Lampung Utara no 821.22/06/38=lu / 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan struktural eselon 3a dan 3b di Lingkugan Pemkab Lampung Utara.

menurut Korlap Aksi Juaini, maka jabatan yang lama harus di kembalikan lagi. Contoh jabatan sekretaris Dinas PUPR. Kedatangan AMALU ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat lampung utara, tidak ada Kepentingan Politik atau pribadi.

"Kedatangan kami menagih hak kami sebagai warga Lampura bahwa sudah hampir satu tahun, belum terbayar oleh pemerintah daerah, ini hutang pemerintah jadi seharusnya pemerintah yang saat ini pemegang kebijakan adalah Sri Widodo harus melaksanakan tugasnya sebaiknya bukan membuat konflik atau kegaduhan dengan merombak struktural pemerintah, menonjobkan perangkat daerah tanpa dasar yang jelas," tegasnya.

Pada akhir Aksinya, peserta mengaku turun ke jalan lagi, jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam tiga pokok tuntutan.

"Kami akan menggelar aksi yang lebih besar khususnya meminta MENDAGRI segera  mencopot Sri Widodo dari Plt Bupati Lampung Utara," pungkasnya.

Jurnalis : Danank Alkatiri


Tidak ada komentar

KOMENTAR PEMBACA:

Pembaca SUARA INDEPENDENT dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.